Dari mobil taxi yang sebelumnya dari dulu sudah biasa

Dari
zaman ke zaman perkembangan teknologi, pendidikan, gaya hidup, hingga transportasi
umum di Indonesia maupun didunia semakin maju dan modern. Pekerja yang
menggunakan transportasi umum saat-saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil.
Maksud dari tidak stabil yaitu transportasi umum yang sekarang biasa digunakan
seperti kereta krl, busway, kopaja, angkot dll, membuat para pengguna berebut
untuk menaiki transportasi umum tersebut. Contohnya, kereta KRL yang berebut
dan desak-desak an, jalan busway dipakai para pengguna mobil pribadi sehingga
menghambat perjalanan busway, menggunakan angkot dan kopaja juga terkena macet
sehingga menghambat masyarakat untuk sampai pada tujuan dengan tepat waktu.
Solusi yang didapatkan para pengguna transportasi umum di Inonesia adalah
masuknya transportasi online di Indonesia.

                  Transportasi umum yang sedang
popular digunakan masyarakat yaitu transportasi online. Yang dimaksud
transportasi online disini adalah dimana kita memesan ojek motor atau mobil,
lalu driver tersebut mengambil penumpangnya dan mengantar penumpang ke tempat
tujuan dengan menggunakan aplikasi dari smartphone kita. Aplikasi tersebut
dapat didownload di playstore untuk android atau appstore untuk pengguna
iphone. Aplikasi ini banyak macamnya, 3 dari salah satunya yang terkenal di
Inonesia yaitu Grab, Go-jek, dan Uber. Tujuan tulisan ini dibuat untuk
menginformasikan bagaimana keadaan transportasi di Indonesia yang sedang
berlangsung, selain itu juga untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia
tentang transportasi online yang baru kedatangannya. Apakah transportasi online
ini diterima oleh masyarakat dengan baik atau tidak?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

                  Masyarakat sangat antusias
dengan ada nya transportasi online yang ada di Indonesia sendiri. Pekerja
kantoran, mahasiswa, sampai pelajar pun sudah banyak menggunakan transportasi
online. Tetapi masuknya transportasi online ini sendiri  juga menimbulkan banyaknya pro dan kontra
dari masyarakat. Apalagi untuk transportasi lainnya yang merasa tersaingi sejak
datangnya transportasi online. Contohnya beberapa pangkalan ojek dan mobil taxi
yang sebelumnya dari dulu sudah biasa digunakan oleh masyarakat. Keunggulan
dari transportasi online yang membuat masyarakat banyak diminati adalah
mudahnya cara untuk memesan dan cepat dan juga harganya yang lebih terjangkau
dibandingkan dengan ojek-ojek pangkalan atau mobil taxi. Selain itu para driver
yang ramah dan baik memberikan kesan yang bagus juga untuk penumpang. Tetapi
banyak perdebatan antara transportasi umum dan transportasi online yang
mengakibatkan perselisihan antara keduanya. Bagi pengemudi transportasi umum,
adanya kedatangan transportasi online membuat pelanggan mereka berkurang. Jika
penumpang mereka berkurang, maka pendapatan mereka pun akan ikut berkurang. Hal
itu membuat menyulut emosi pengemudi transportasi umum kepada transportasi
online dengan ada nya larangan transportasi online memasuki wilayah tertentu.

Dari gambar disamping
menunjukkan, bahwa pengemudi transportasi umum sangat tidak menyukai keberadaan
trasnportasi online1.
Contohnya pengemudi trasnportasi online dilarang masuk ke daerah kalibata city.
Konsekuensi nya membuat para transportasi online tidak memasuki wilayah
tersebut. Tetapi itu bukan larangan dari pemerintah ataupun larangan yang wajib
dipatuhi.

Menanggapi
permasalahan ini, sudah tentu pemerintah yang harus turun tangan. Ketika bisnis transportasi online mulai marak, pemerintah merasa resah karena
tidak adanya payung hukum yang jelas. Lahirlah Surat Pemberitahuan Nomor
UM.3012/1/21/Phb/2015 yang diteken Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada
tanggal 9 November 2015. Melalui surat tersebut, Menhub Jonan melarang
beroperasinya ojek maupun taksi berbasis aplikasi online. Argumentasi Jonan
bersandar pada tidak tercantumnya ojek sebagai jenis transportasi umum yang
diatur dalam undang-undang. Aturan itu
mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.
Niat Menhub Jonan menegakkan aturan ternyata
mendapat protes dari masyarakat. Setelah media sosial bergejolak, Menhub
memutuskan untuk mencabut Surat Pemberitahuan tersebut. Apalagi Presiden Joko
Widodo turun tangan dan menyatakan agar transportasi online tidak dilarang.
Keberadaan transportasi online memang tidak ada payung hukumnya. Organda DKI Jaya
mempertanyakan keabsahan transportasi online tersebut sebagai transportasi umum yang tak
diatur dalam undang-undang. “Kalau
ilegal, saya enggak mendukung. Jelas ada ketentuan yang dilanggar. Kalau yang
dioperasikan kendaraan ilegal, tidak dianggap kendaraan umum, ini enggak
benar,” keluh Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan seperti
dikutip dari Antara. 2

                  Dengan demikian menurut
pandangan saya sendiri yang sudah berlangganan dengan transportasi online, saya
setuju dengan ada nya transportasi online. Cara pemesannya cukup mudah dan
cepat, driver-driver nya yang ramah dan baik, serta harganya yang terjangkau
cocok untuk mahasiswi seperti saya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya
menaiki transportasi umum lainnya. Dari point-point diatas juga dapat
disimpulkan bahwa transportasi online banyak diminati sehingga masyarakat
melakukan demo agar transportasi online tetap ada.